Manajemen krisis dalam upaya Pemerintah terhadap dampak Ekonomi
 |
| Oleh : Ardianto JS Filipus_Mahasiswa I.Komunikasi Fisip Undana |
Wabah Covid-19 dipahami sebagai masalah ekonomi politik (Political Economics) karena itu pemerintah perlu mengambil langkah politik dan kebijakan untuk menanganinya pada level-level makro negara maupun level mikro masyarakat dan komunitas.
sampai saat ini upaya pemerintah terus dilakukan mulai dari dampak ekonomi hingga kepada penanganan kesehatan, sebagian pemberitaan tentang wabah ini memerlihatkan berita buruk tentang efek perekonomian.
bencana wabah ini adalah peristiwa ekonomi politik (kesehatan,kebijakan negara,sosial, tindakan kolektif peran masyarakat, dan kepemimpinan) sumber daya terbesar, berskala luas nasional, dan langsung bisa dialokasikan oleh sumberdaya APBN.
saat ini upaya pemerintah selain menangkal wabah covid-19 juga menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk, oleh karena itu dalam upayanya pemerintah telah melakukan langkah-langkah terkait penyelamatan ekonomi. kementrian keuangan telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif keringanan perpajakan,
yaitu pajak penghasilan PPh22 dan PPh25.
banyak kritikan pun mulai bermunculan tekait wabah covid-19 berbagai kalangan baik politikus, akademisi dan aktivis sipil mengkriktik pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi, Peneliti Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti ketidakcekatan pemerintah dalam manajemen krisis CNNIndonesia.com,Senin (16/13).
oleh karena itu manajemen krisis sangat diperlukan untuk mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa yang harus dilakukan untuk menangani situasi Covid-19, demi mencegah efek yang timbulkan oleh krisis maka manajemen krisis sangatlah krusial untuk dilakukan.
sampai saat ini upaya pemerintah terus dilakukan mulai dari dampak ekonomi hingga kepada penanganan kesehatan, sebagian pemberitaan tentang wabah ini memerlihatkan berita buruk tentang efek perekonomian.
bencana wabah ini adalah peristiwa ekonomi politik (kesehatan,kebijakan negara,sosial, tindakan kolektif peran masyarakat, dan kepemimpinan) sumber daya terbesar, berskala luas nasional, dan langsung bisa dialokasikan oleh sumberdaya APBN.
saat ini upaya pemerintah selain menangkal wabah covid-19 juga menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk, oleh karena itu dalam upayanya pemerintah telah melakukan langkah-langkah terkait penyelamatan ekonomi. kementrian keuangan telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif keringanan perpajakan,
yaitu pajak penghasilan PPh22 dan PPh25.
banyak kritikan pun mulai bermunculan tekait wabah covid-19 berbagai kalangan baik politikus, akademisi dan aktivis sipil mengkriktik pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi, Peneliti Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti ketidakcekatan pemerintah dalam manajemen krisis CNNIndonesia.com,Senin (16/13).
oleh karena itu manajemen krisis sangat diperlukan untuk mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa yang harus dilakukan untuk menangani situasi Covid-19, demi mencegah efek yang timbulkan oleh krisis maka manajemen krisis sangatlah krusial untuk dilakukan.
saat ini juga media bisa dapat diakatakan menjadi alat untuk memperkeruh atau bisa juga menjadi alat untuk menyelesaikan masalah.
oleh karena itu pemerintah menegaskan bahwa penyampaian informasi soal corona mesti dilakukan atas seizin Gugus tugas Covid-19 hal ini menjadi kebijakan pemerintah dan peran media sebagai penyambung segala kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran ini kepada masyarakat.
saat ini manajemen krisis pemerintah sedang berjalan bentuk kebijakan dilakukan dipandang dari anatomi krisis yakni Tahap Choric crisis ini merupakan tahap yang panjang yakni tahap perubahan karena berbagai pihak dilayani dalam hal ini seluruh masyarakat.
dimana pemerintah menjamin perekonomian seluruh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 dalam hal menggencarkan Bansos serta membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan seluruh elemen finance yang terlibat serta mendorong pencairan APBD Pemerintah Daerah serta anggaran kementrian dan lembaga.
Indonesia adalah negara berkembang yang berbeda kapasitasnya dengan negara maju.
tetapi kemampuan APBN cukup memadai untuk mengatasi wabah ini dengan syarat pemerintah bersama DPR harus agresif membuat kebijakan karena berkejaran dengan waktu dan ancaman wabah yang menyebar cepat,oleh karena itu adanya kebijakan fiskal
oleh karena itu pemerintah menegaskan bahwa penyampaian informasi soal corona mesti dilakukan atas seizin Gugus tugas Covid-19 hal ini menjadi kebijakan pemerintah dan peran media sebagai penyambung segala kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran ini kepada masyarakat.
saat ini manajemen krisis pemerintah sedang berjalan bentuk kebijakan dilakukan dipandang dari anatomi krisis yakni Tahap Choric crisis ini merupakan tahap yang panjang yakni tahap perubahan karena berbagai pihak dilayani dalam hal ini seluruh masyarakat.
dimana pemerintah menjamin perekonomian seluruh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 dalam hal menggencarkan Bansos serta membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan seluruh elemen finance yang terlibat serta mendorong pencairan APBD Pemerintah Daerah serta anggaran kementrian dan lembaga.
Indonesia adalah negara berkembang yang berbeda kapasitasnya dengan negara maju.
tetapi kemampuan APBN cukup memadai untuk mengatasi wabah ini dengan syarat pemerintah bersama DPR harus agresif membuat kebijakan karena berkejaran dengan waktu dan ancaman wabah yang menyebar cepat,oleh karena itu adanya kebijakan fiskal
untuk golongan bawah,seperti menagguhkan pajak UMKM, dan Bansos.
indonesia sudah punya pengalaman melakukan ini dan bisa dilakukan dengan cepat potensi APBN lebih dari cukup untuk Bansos.
jajaran BUMN pun turut andil dalam hal ini seperti PLN memberi subsidi besar atau bahkan beberapa bulan pelanggan listrik golongan bawah digratiskan.
jajaran BUMN pun turut andil dalam hal ini seperti PLN memberi subsidi besar atau bahkan beberapa bulan pelanggan listrik golongan bawah digratiskan.
Sumber :
Rosi Oci, FUNGSI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KRISIS (diakses dari kompasiana.com)
pernyataan lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial (LP3ES)
(diakses dari Rmol.id)
Jokowi antara visi pembangunan dan krisis korona (CNNIndonesia.com)
Komentar
Posting Komentar